Economist

Setelah mengalami pertumbuhan ekonomi minus 13,13 persen akibat krisis tahun 1998, Indonesia terus mencatat pertumbuhan positif rata-rata 5 persen sejak tahun 2000. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif sejak tahun 2000 melahirkan masyarakat kelas menengah. Geliat ekonomi ini telah memunculkan sekitar 9 juta warga kelas menengah baru setiap tahunnya. Kategori kelas menengah, menurut Bank Dunia, adalah mereka yang membelanjakan uangnya  sebesar  2 dolar sampai 20 dolar AS per hari.

Masyarakat kelas menengah ini diharapkan bisa menjadi semacam bemper ekonomi dari terjangan krisis  global. Konsumsi mereka yang menyumbang 70 persen dari pertumbuhan ekonomi  diharapkan menggerakkan perekonomian Indonesia agar terus bertumbuh.
Laporan Bank Dunia menyebutkan, jumlah kelas menengah di Indonesia saat ini sekitar 56,5 persen dari total jumlah penduduk. Menurut Sensus Penduduk 2010, penduduk Indonesia berjumlah 237,6 juta. Berarti, jumlah kelas menengah dengan pengeluaran per hari 2 dolar  AS  (sekitar Rp. 18.000,-) sampai dengan  20 dolar AS  (sekitar Rp.180.000,-) tidak kurang dari 134 juta orang.

Berkembangnya jumlah kelas menengah Indonesia secara pesat bukan melulu karena pertumbuhan ekonomi. Gaji pegawai negeri sipil dan swasta yang naik secara gradual juga mendorong tumbuhnya kelas menengah ini. Demikian juga perkembangan pekerjaan pada sektor telekomunikasi, penerbangan,  pertambangan, dan perkebunan yang tumbuh cepat ikut mendongkrak bertambahnya kelas menengah.

Perilaku Konsumtif
Dari 134 juta orang jumlah  kelas menangah, sekitar 14 juta orang masuk ke dalam rata-rata pengeluaran 6 dolar sampai 20 dolar AS per hari. Sebanyak  68 persen atau sekitar 91 juta orang lainnya merupakan kelas menengah bawah, dengan pengeluaran 2-4 dolar AS per hari.

Nafsu kelas menengah untuk berbelanja ternyata sangat besar. Bahkan masyarakat kelas menengah ini memiliki gaya tersendiri dalam berbelanja. Masih menurut Bank Dunia, nilai uang yang dibelanjakan kelas menengah Indonesia sangat  fantastis. Belanja pakaian dan alas kaki tahun 2010 mencapai Rp.113,4 triliun. Belanja rumah tangga dan jasa sebesar Rp.194,4 triliun, belanja di luar negeri Rp.50 triliun, dan biaya transportasi Rp. 283,6 triliun.

Lebih lanjut, data Bank Indonesia menunjukkan, jumlah transaksi menggunakan kartu kredit dalam periode 2005-2010 naik 2,5 kali lipat sehingga menjadi Rp.161,4 triliun. Ada 6,7 juta orang yang memegang kartu kredit. Kecenderungan peningkatan konsumsi dan transaksi menggunakan kartu kredit ini harus dikendalikan agar tidak kontraproduktif. Jika konsumen terjebak dalam nafsu konsumtif yang berlebihan sehingga  terjerat utang, bukan tidak mungkin kelas menengah ini bakal jatuh ke jurang kemiskinan.

Ekspektasi peningkatan penghasilan pada tahun-tahun mendatang diyakini  akan terus mendorong konsumsi. Kini, konsumsi berperan 70 persen atas produk domesti bruto (PDB). Hal ini dibenarkan oleh pengamat ekonomi, Tony Prasetiantono, yang mengatakan bahwa struktur perekonomian Indonesia menunjukkan konsumsi berperan sangat besar, yakni sekitar 70 persen. Disebutkan, menguatnya kelas menengah ini berdampak positif pada peningkatan permintaan tidak saja pada jasa penerbangan dan telekomunikasi, bahkan juga otomotif. Ini memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Potensi pertumbuhan masyarakat kelas menengah masih terbuka di tahun 2012. Pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2012 sekitar 6,7 persen. Dengan asumsi ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi 1 persen akan menciptakan 450.000 lapangan kerja baru. Akan  tercipta peluang untuk mendapatkan pekerjaan bagi mereka yang menganggur. Dan,  mereka akan  sangat potensial menjadi kelas menengah.

Mesti Terkontrol
Tentu saja pertumbuhan ekonomi dan kelas menengah di Indonesia merupakan sesuatu yang positif. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan relatif membaiknya tingkat pendapatan dan kesejahteraan sebagian masyarakat Indonesia. Akan tetapi, tetap harus diperhatikan bahwa 68 persen dari kelas menengah yang ada atau sebanyak 91 juta yang termasuk kelas menengah di level bawah dengan penghasilan 2-4 dolar AS. Jika perilaku konsumtif mereka menjadi-jadi dan tidak terkontrol, dapat dipastikan mereka akan terlibat utang. Apalagi dibarengi dengan kebiasaan berbelanja dengan kartu kredit yang bisa membuat penggunanya  tanpa sadar membelanjakan uangnya hingga  terkuras habis. Hukum Engle yang menyebutkan, bahwa elastisitas pendapatan terhadap permintaan nonmakanan lebih besar dari 1. Kenaikan pendapatan per kapita sebesar 1 persen akan meningkatkan permintaan konsumsi nonmakanan lebih dari 1 persen. Perilaku konsumtif  terjadi kini seakan membuktikan kebenaran  Hukum Engle itu.

Kecenderungan konsumtif akan lebih dipersubur oleh adanya pasar global yang membuka perdagangan antarnegara yang kian masif. Indonesia bakal terus diguyur dengan produk-produk impor melihat besarnya kelas menengah dan sifat konsumtif mereka. Dengan pola hidup konsumtif yang bertemu dengan ketersediaan barang-barang impor, bukan mustahil kelas menengah akan tanpa banyak pikir dalam  membelanjakan uangnya.

Lalu, mengapa kelas menengah ini cenderung berbelanja tidak terkontrol? Pertama, mungkin lantaran mereka merasa perlu merayakan kebebasan setelah lama terkungkung di dalam penderitaan sebagai orang melarat. Kedua, barangkali karena keinginan untuk unjuk kekayaan dengan membeli barang-barang peralatan rumah tangga, otomotif, telepon seluler terbaru, dan sebagainya. Mereka ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa status sosial mereka sudah berubah. Tidak lagi masuk kelas masyarakat miskin, melainkan sudah masuk kelompok berpunya dengan kepemilikan harta-benda itu.

Peningkatan pendapatan cenderung menggeser pola berbelanja, dari “kebutuhan” ke arah “keinginan”. Mencermati kecenderungan ini, maka kelas menengah  mesti hati-hati dan  mampu menahan nafsu berbelanja agar tidak mengeluarkan uang sekadar untuk  memenuhi keinginan, bukan kebutuhan yang sesungguhnya. Hal ini  harus benar-benar dilakukan jika tak ingin kelas menengah ini, terutama yang paling riskan adalah kelas menengah dengan  pengeluaran 2-4 dolar per hari, terpelanting dan jatuh miskin karena lebih besar pasak daripada tiang!

Ada dua hal positif yang bisa dilakukan oleh kelas menengah daripada sekadar memenuhi nafsu komsumtifnya. Pertama, meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat miskin. Pergeseran posisi ekonomi secara vertikal yang dicapai seyogianya juga meningkatkan kepedulian kelas menengah terhadap masyarakat miskin. Jangan hendaknya masyarakat kelas menengah hanya berkutat pada kepentingan sendiri dan menutup mata terhadap kondisi kaum miskin di sekitarnya. Dengan tumbuhnya kepedulian, maka mereka  ikut  berperan dalam membantu masyarakat miskin terlepas dari keterpurukannya sekaligus mempersempit kesenjangan ekonomi.

Kedua, kelebihan pendapat itu sebaiknya sebagian ditabung. Seperti dinyatakan ekonom Muhammad Chatib Basri, bahwa tabungan yang berlimpah akan membuat biaya investasi turun dan  pada gilirannya akan mendorong investasi. Ajakan ini sejalan dengan pesan lirik lagu bernada canda Titiek Puspa tempo dulu:  “bang bing bung yuk kita  ke bank/ bang bing bung yuk kita nabung/ tang ting tung he, jangan dihitung/tahu-tahunya kita pasti dapat untung.”

Pemerintah sudah mengidentifikasi lingkup industri  kreatif yang mencakup 14 sektor, yakni permainan interaktif, piranti lunak (software), periklanan, riset  dan pengembangan, seni pertunjukan, televisi dan radio, film, video dan fotografi, kerajinan, arsitektur, busana (fashion), desain, musik, pasar dan barang seni, serta penerbitan dan percetakan.

Usaha memajukan sektor ekonomi kreatif Indonesia memerlukan insan-insan yang kreatif. Unsur kreativitas inilah yang menjadi modal utama bagi terlahirnya produk-produk kreatif sebagai hasil daya cipta dan karsa manusia. Tanpa kreativitas, maka hasil karya akan monoton, bahkan mungkin tak laku lagi di pasaran. Kreativitas menjadi unsur penentu bagi keberlanjutan hidup industri-industri kreatif untuk menyokong tumbuhnya ekonomi kreatif di negeri ini.

Joseph G. Mason (1999) mengatakan  bahwa semua penelitian mengenai apa yang menyebabkan seseorang menjadi kreatif menunjukkan empat sifat utama. Beberapa eksperimen memperlihatkan bahwa keempat sifat ini bisa diperoleh atau dikembangkan ke suatu tingkat pada setiap individu.  Keempat sifat utama manusia kreatif sebagaimana disebut Joseph G. Mason meliputi: kepekaan terhadap masalah, membuka aliran gagasan, menemukan orisinalitas/keaslian, dan memegang fleksibilitas kreatif.
Kepekaan terhadap masalah.

Setiap apapun yang dikerjakan dan dihasilkan manusia, tak pernah mencapai kesempurnaan. Selalu saja ada kekurangan, selalu saja ada cacat-celanya. Pada setiap produk, senantiasa bisa dilihat mengenai “apa yang bisa diperbaiki”. Dengan landasan pemikiran seperti ini, maka akan dapat diselidiki ‘apa masalah’ yang masih ada pada suatu produk. Kalau produk itu berupa patung, misalnya, maka pertanyaannya yang muncul diantaranya: bagian detail mana yang bisa disempurnakan sehingga hasilnya akan lebih baik lagi ke depan? Kalau itu produk fotografi: bagaimana memanfaatkan teknik yang lebih baik agar foto yang dihasilkan pun lebih bagus?

Menurut Joseph G. Mason, cara termudah untuk memperbaiki kepekaan terhadap masalah sebenarnya sederhana saja, yaitu dengan menyadari bahwa tidak ada sesuatu pun yang sudah dikerjakan  dengan sempurna. Setiap artikel yang dibuat manusia, setiap operasi bisnis, setiap teknik hubungan manusia, selalu bisa diperbaiki dan pada suatu hari akan berubah menjadi lebih baik. Jika orang dapat mengenali masalah-masalah ini sebagai suatu tantangan bagi upaya kreatifnya, ia akan berada di separuh jalan untuk menemukan pemecahan kreatif.

Membuka Aliran Gagasan
Setiap orang sejatinya dapat mengumpulkan sejumlah besar alternatif pemecahan terhadap suatu masalah tertentu dalam kurun waktu tertentu. Semakin banyak gagasan yang dimiliki, semakin besar kesempatan untuk menemukan pemecahan terbaik yang dapat digunakan. Di samping itu, akan kian terbentang peluang untuk menghindari cara-cara lama dalam mengerjakan segala sesuatu. Hal-hal yang bisa dilakukan untuk kelancaran aliran gagasan, yaitu: pertama, membuat catatan.  Membuat catatan sudah jamak diketahui dan dipraktikan. Jenis catatan yang harus dibuat adalah yang menangkap setiap gagasan liar. Catatlah segera, tuliskanlah di selembar kertas atau buku yang tersedia. Catat pula pendapat kita terhadap semua masalah yang kita   pikirkan.  Termasuk mencatat segala sesuatu yang diperkirakan berguna di masa depan, betapapun tampak kecilnya kemungkinan itu. 

Tes psikologi tentang kemampuan mengingat sesuatu, menyebutkan: kecepatan lupa adalah 25 persen dalam 24 jam pertama, 85 persen dalam satu minggu. Karena itu, membuat cacatan untuk membantu mengingat menjadi sangat masuk akal. Sistem apapun yang dibuat, sasarannya adalah untuk dapat dengan cepat mengumpulkan dan menemukan kembali segala sesuatu yang telah kita lihat, baca, dengar, atau alami sebelumnya.
Kedua, menemukan waktu kreatif. Setiap orang memiliki jumlah waktu yang sama, yakni 24 jam dalam sehari. Dalam siklus waktu itu, ada saat-saat di mana seseorang menemukan puncak-puncak kreativitasnya, entah pagi, siang, sore, ataupun malam hari. Pada saat-saat itulah dia menjadi begitu kreatif dalam berpikir. Banyak ide-ide lahir pada waktu-waktu tertentu. Itulah saat yang disebut dengan puncak kreatif seseorang. Inilah karunia Tuhan yang tiada duanya, yang pantas dimanfaakan untuk melahirkan gagasan kreatif. Sia-sialah kalau seseorang yang dikaruniai waktu-waktu kreatif tetapi tidak memanfaatkannya dengan baik, malahan memilih berleha-leha.

Siklus kreativitas setiap orang berbeda-beda dan harus diketemukannya sendiri. Setelah menemukan puncak waktu kreatif itu, lalu manfaatkan untuk memikirkan pemecahan masalah dengan tujuan mendapatkan gagasan. Jika dipandang perlu,  gunakan lokasi atau ruang yang  khusus dan sama  dalam setiap waktu kreatif ini. Suasana lingkungan yang mendukung bisa membantu pendakian ke puncak kreativitas dus menghasilkan gagasan-gagasan berharga .

Ketiga, menentukan batas waktu. Menjadi sifat manusia untuk menunda-nunda penyelesaian masalah. Kalau  bisa dikerjakan besok, mengapa harus sekarang? Begitulah pertanyaan retoris yang cenderung menghasilkan penundaan pemecahan masalah. Kita memang harus bersungguh-sungguh melibatkan diri secara emosional dalam memenuhi batas waktu yang kita tetapkan. Misalnya, dalam sehari kita berencana menemukan 10 alternatif pemecahan sebuah masalah. Dengan kata lain, pada hari itu, kita wajib mendapatkan 10 gagasan, dan berjuang untuk menepati dan memenuhinya. Hal ini akan menjadi suatu dorongan yang sangat baik.

Berikanlah kuota untuk diri sendiri. Tujuan mengembangkan aliran gagasan adalah untuk membangun kapasitas atau kemampuan kita  untuk menghasilkan gagasan. Usahakan kuotanya lebih banyak dari gagasan yang sebenarnya kita butuhkan. Bonus tambahan yang bakal diperoleh: kita mungkin akan menemukan bahwa kualitas gagasan tersebut akan bertambah baik sejalan dengan kuantitasnya. Jika kita memiliki satu cara pemecahan masalah, dan ternyata gagal, maka masalah tak terpecahkan. Jika kita  punya satu masalah, tetapi mempersiapkan alternatif 10 gagasan sebagai jalan keluar, maka peluang penuntasan masalah menjadi sangat besar. Modal  kekayaan gagasan ini pun bisa menjadi investasi berharga bagi upaya pemecahan masalah lainnya yang sejenis.

Menemukan Orisinalitas/Keaslian
Salah satu sifat manusia kreatif adalah keingintahuannya yang tinggi. Dengan bekal keingintahuan (curiosity) yang tinggi, maka peluang untuk menemukan gagasan-gagasan baru sangat besar. Orang-orang seperti ini selalu bertanya kepada diri sendiri dan orang lain: Mengapa hal itu dibuat dengan  cara seperti itu?  Mengapa harus  mengikuti prosedur ini? Bagaimana kita dapat memperbaiki  cara kita melakukan hal ini? Adakah cara lain yang lebih baik? Bisakah kita menggunakan pendekatan teknologi dalam hal ini? Charles Kettering menyebut cara ini dengan istilah “menantang hal yang pasti secara sistematis”.

Sebuah karya kreatif adalah karya yang menunjukkan unsur kebaruan, orisinalitas. Tak harus seratus persen, memang. Sebagian saja mengandung orisinalitas sudah cukup. Yang terpenting selalu ada unsur kebaruannya setiap kali suatu produk dihasilkan. Tidaklah gampang menemukan kebaruan hingga seratus persen. Jika menunggu kebaruan sebesar itu, maka hasil karya kita tak akan pernah selesai. Hakekatnya, terhadap setiap karya yang dihasilkan, selalu ada peluang untuk perbaikan, penyempurnaan, atau pembaharuan berikutnya.

Memegang Fleksibilitas Kreatif
Fleksibilitas kreatif diwujudkan ke dalam bentuk kesediaan untuk mempertimbangkan beragam pendekatan terhadap suatu masalah. Sebagian besar merupakan masalah sikap. Mentalitas yang menghambat biasanya datang dari diri sendiri. Bentuknya mungkin sifat alamiah manusia yang enggan berubah. Dengan berubah, mungkin rasa aman bakal hilang. Zona nyaman (comfort zone) yang telah dinikmati dikhawatirkan bisa terkoyak. Tak ada keberanian untuk berubah, mungkin karena alasan takut salah, dan sebagainya.

Daripada dihantui keengganan berubah dengan bersikeras berpegang pada suatu cara atau gagasan tertentu, orang yang fleksibel  mulai dengan prinsip bahwa apabila satu pemecahan tidak bekerja, dia selalu mendekati masalah tersebut dari sudut lain. Hal ini oleh Joseph G. Mason disebut sebagai “harapan kreatif” Maksudnya, orang kreatif selalu berharap bisa memecahkan masalah betapa pun banyak kegagalan yang dialami yang menunda pemecahannya untuk sementara waktu.
Demikianlah, industri kreatif Indonesia sangat membutuhkan sumber daya manusia yang kreatif. Usaha menumbuhkembangkannya merupakan proses yang berlangsung secara berkesinambungan. Semoga di negeri ini kian banyak insan-insan kreatif yang berkarya demi kemajuan bersama.

Berawal dari Inggris, ekonomi kreatif kini banyak diadopsi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Dengan komposisi jumlah penduduk usia muda sekitar 43 persen atau sekitar 103 juta orang, Indonesia memiliki sumberdaya manusia yang cukup besar bagi keberhasilan pembangunan ekonomi kreatif. Belum lagi potensi lainnya, seperti kepulauan Indonesia yang luas, terdiri atas 17.504 pulau dengan keragaman flora dan fauna serta kekayaan budaya bangsa dengan 1.068 suku bangsa, dan berkomunikasi dengan 665 bahasa daerah di seluruh Indonesia. Kekayaan ini adalah potensi besar dalam mendukung tumbuhnya industri kreatif Indonesia yang saat ini memberikan kontribusi kepada pendapatan domestik bruto (PDB) senilai Rp.104,6 triliun.

Data menyebutkan, rata-rata kontribusi PDB industri kreatif Indonesia tahun 2002-2006 sebesar 6,3 persen dari total PDB nasional. Nilai ekspor industri kreatif mencapai Rp.81,4 triliun dan berkontribusi sebesar 9,13 persen terhadap total ekspor nasional dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 5,4 juta orang. Industri kreatif menduduki peringkat ke-7 dari 10 lapangan usaha utama yang ada di Indonesia. PDB industri kreatif didominasi oleh kelompok busana (fashion), kerajinan, periklanan, dan desain. Jika dikelola dengan baik, kontribusinya terhadap PDB akan terus naik secara signifikan. Kontribusi ekonomi yang sangat signifikan inilah yang menjadi alasan mengapa industri kreatif Indonesia perlu terus dikembangkan. Selain itu, industri kreatif juga menciptakan iklim bisnis yang positif.

Pemerintah telah mengidentififikasi lingkup industri kreatif mencakup 14 subsektor, yakni permainan interaktif, peranti lunak (software), periklanan, riset dan pengembangan, seni pertunjukan, televisi dan radio, film, video dan fotografi, kerajinan, arsitektur, busana (fashion), desain, musik, pasar dan barang seni, serta penerbitan dan percetakan.

Kesungguhan Pemerintah

Perombakan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan angin segar bagi para pelaku ekonomi kreatif. Lebih-lebih lagi, ada dua kementerian lainnya yang terlibat langsung dengan pengembangan ekonomi kreatif ini, yakni Kementerian Pedagangan dan Kementerian Perindustrian. Koordinatornya adalah Menko Kesra RI. Hal ini menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam mengembangkan ekonomi kreatif melalui indutri kreatif yang sudah dan akan terus dikembangkan.

Sinergi antarkementerian ini mesti diperkuat, juga harus jelas siapa mengerjakan apa, agar tak terjadi tumpang tindih kapling tugas. Sinergitas seharusnya menghasilkan output jauh lebih baik dibandingkan jika masing-masing kementerian bekerja sendiri-sendiri. Untuk menciptakan sinergi yang benar-benar solid, Menko Kesra dapat bertindak sebagai koordinator aktif yang menyatupadukan konsep dan gerak langkap pengembangan ekonomi kreatif ini.

Beberapa faktor yang disebutkan menjadi problematika pengembangan ekonomi kreatif melalui industri-industri kreatif, yakni: 1). kurangnya jumlah dan kualitas SDM kreatif; 2). rendahnya penghargaan terhadap para pelaku industri kreatif; 3). lambatnya upaya mengakselerasi tumbuhnya teknologi informasi dan komunikasi dengan pengembangan akses pasar dan inovasi industri kreatif; 4). keterbatasan akses pada bahan baku; 5). kesulitan permodalan; 6). perlindungan hak cipta; dan 7). ketersediaan ruang public.

Upaya Mengatasi Problem

Problem ekonomi kreatif diharapkan akan dapat ditangani secara bertahap dan terencana dengan baik. Hendaknya, dalam persiapan program aksi, dilibatkan pemerintah daerah setempat. Sebab, pemerintah di tingkat lokal-lah yang memahami industri-industri kreeatif yang berpotensi untuk dikembangkan. Pemerintah di tingkat lokal pun mesti menerima masukan dari para pelaku induttri kreatif untuk mendapatkan masukan dengan lebih akurat apa masalah yang dihadapi dan harapan ke depan yang ingin dicapai.

Pertama, tentang kurangnya jumlah dan kualitas SDM kreatif. Disebutkan bahwa, secara kuantitas dan kualitas, SDM kreatif belum memadai. Penulis meyakini, kreativitas anak negeri ini tak bisa diragukan. Apalagi seperti diteorikan oleh Florida, setiap orang pada dasarnya kreatif. Potensi kreatif ini, hanya perlu ditumbuhkembangkan. Dalam hubungan ini, diperlukan pendidikan dan pelatihan yang mengedepankan inovasi dan kreativitas produk. Perguruan-perguruan tinggi bisa turut berperan dalam hal ini. Bukan melulu menghadirkan ilmu kewirausahaan yang memang penting dan dibutuhkan, bahkan juga bagaimana membangun manusia kreatif dan inovatif. Dalam industri kreatif, kemampuan menciptakan ide-ide kreatiflah yang terpenting. Modalnya adala “isi kepala” yang terletak di antara dua telinga manusia.

Kedua, rendahnya penghargaan terhadap industri kreatif. Kalau penghargaan itu dimaksud berasal dari masyarakat, tentu karena masyarakat melihat indutri kreatif masih belum bisa berkembang dengan baik. Kepercayaan terhadap ini baru akan tumbuh apabila, misalnya, ada industri kreatif yang telah berhasil mendatangkan kesejahteran bagi pelaku dan masyarakat sekitarnya. Jika penghargaan itu belum muncul dari pemerintah, maka pemerintah seharusnya segera mempersiapkan dan memberikan penghargaan kepada siapapun anggota masyarakat yang berhasil menciptakan suatu karya kreatif dan inovatif yang dapat dibanggakan dan dikembangkan.

Ketiga, lambatnya akselerasi teknologi. Diakui bahwa peran teknologi sangat vital dalam pengembangan indutri kreatif. Bukan hanya dalam hal mengakses informasi pasar dan penemuan-penemuaan terbaru, bahkan juga dalam hal penggunaan peralatan berteknologi canggih dalam proses industri. Kini, akses informasi sudah jauh lebih maju daripada beberapa dekade sebelumnya. Tidaklah sulit bagi siapapun untuk mengakses perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan kemajuan teknologi yang berlangsung di seantero dunia. Namun, yang perlu ditangani adalah penguasaan teknologi yang berkaitan dengan proses penciptaan produk kreatif itu. Di sini, lagi-lagi perlu pembelajaran atas inisiatif pelaku industri dengan bantuan lembaga swasta dan pemerintah.

Keempat, keterbatasan akses terhadap bahan baku. Ada dua kemungkinan yang terjadi dalam hubungan ini. Ada kemungkinan, bahan baku yang tersedia terbatas adanya sehingga akan sulit mendapatkannya dalam jangka panjang. Penanggulangannya, tentu harus disinkronkan dengan penghasil bahan baku itu sehingga pelaku industri kreatif tak kekurangan bahan baku. Ada pula terjadi kemungkinan lainnya, bahan baku tersedia, tetapi tidak diketahui di mana keberadaannya. Tentu saja, lagi-lagi diperlukan akses informasi melalui media yang ada, terutama media online. Setiap produsen perlu didorong untuk mempublikasikan bahan baku yang dihasilkan sehingga dengan cepat dapat diakses bahkan dipesan oleh pelaku industri kreatif di tempat lain yang jauh jaraknya.

Kelima, kesulitan permodalan. Diakui bahwa pihak perbankan pada umumnya masih belum berani memberikan bantuan permodalan kepada indutri kreatif. Ini terutama karena industri ini lebih bersifat intangible, tidak fisikal. Diperlukan pendekatan dan kerjasama pada tingkat pemerintah untuk menciptakan kemudahan bagi para pelaku indutri kreatif agar mendapatkan modal. Kalau dibiarkan sendiri para pelaku ini berhubungan dengan pihak perbankan, mungkin akan tetap saja sulit mendapatkan modal. Tetapi, kalau difasilitasi oleh pemerintah dengan perbankan di tingkatan pengambil kebijakan, tentu persoalannya tak lagi rumit.

Keenam, masalah perlindungan hak cipta. Banyak dikeluhkan, bahwa untuk mendapatkan hak cipta hasil penelitian, misalnya, dibutuhkan waktu bertahun-tahun. Dalam era ekonomi kreatif, isu penting yang harus diatasi adalah pembajakan. Buku, musik, atau perangkat lunak sulit untuk dibuat, tetapi dengan mudah digandakan, apalagi dengan kehadiran internet. Padahal, pencurian hak cipta intelektual sangat mematikan inovasi dan kreativitas. Inilah problem yang membuat orang kadang-kadang enggan mengurus hak cipta. Apalagi di dalam masyarakat kita belum terlalu mempedulikan hak cipta ini. Hasil kreasinya dipandang sebagai milik bersama yang boleh ditiru tanpa merasa perlu komplain. Bahkan, dalam masyarakat masih terdapat pandangan, kalau produk kreatif yang dihasilkan ditiru oleh orang lain, malah jadi kebanggaan. Peningkatan pemahaman akan hak cipta dan penanggulangan pembajakan karya cipta memang harus terus diupayakan.

Ketujuh, ketersediaan ruang publik yang terbatas. Untuk mempromosikan produk industri kreatif ada banyak pilihan. Promosi melalui media online/internet dengan membuat website/situs, bisa pula promosi melalui ruang-ruang publik yang tersedia. Penulis pikir, hal ini tak terlalu masalah, sebab di daerah-daerah terserak ruang publik yang bisa dipakai sebagai ajang pameran indutri kreatif. Gedung-gedung milik pemerintah daerah bisa dimanfaatkan untuk kepentingan ini. Ada juga galeri-galeri dan areal-areal pameran yang dikelola swasta yang bisa dimanfaatkan melalui kerjasama yang saling menguntungkan. Bila dianggap belum cukup, bisa dibangun ruang-ruang publik yang secara kontinu bisa menjadi tempat mempromosikan produk kreatif hasil masyarakat di sekitarnya.

Akhirnya, semoga ekonomi kreatif Indonesia melalui industri-industri kreatifnya dapat berkembang menjadi identitas dan kebanggaan bangsa, sekaligus sebagai sumber kesejahteraan masyarakat yang dapat diandalkan. 

Setelah peningkatan remunerasi di lingkungan Kementerian Keuangan RI dilaksanakan, kini giliran aparat di jajaran di lembaga kepolisian bakal didongkrak penghasilannya melalui tunjangan kinerja berdasarkan Perpres No.73/2010 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Polri yang dikeluarkan 15 Desember 2010. Tentu saja kita menyambut baik program remunerasi itu, dengan harapan lembaga-lembaga dimaksud bakal menunjukkan kinerja yang lebih baik.

Akan tetapi, kita menjadi sedikit pesimis dengan remunerasi. Salah satu kasus di lingkungan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan membuktikan betapa perbaikan penghasilan tidak serta-merta berpengaruh terhadap berkurangnya perilaku korupsi. Orang yang berpanghasilan (lebih) besar tak menjamin akan meninggalkan mental koruptif. Gayus HP Tambunan, hanyalah salah satu contoh di samping banyak kasus sejenis di lembaga pemerintahan lainnya yang seringkali diberitakan media massa.
Problem Mentalitas
Penulis berpendapat, kasus-kasus korupsi terjadi sebagai problem mentalitas. Artinya, persoalan korupsi yang terjadi mesti dibedah dengan pendekatan psikologi. Orang korupsi, karena apa? Dorongan bergaya hidup mewah dan serba mudah telah membawa orang untuk mencari jalan untuk memenuhinya. Beragam keinginan lalu muncul dari berbagai stimulus eksternal. Ketika ada jalan, apalagi tanpa pengawasan yang memadai, orang lalu mengambil jalan yang keliru: melakukan korupsi. Tepatlah ucapan ahli politik Lord Acton, bahwa the power tend corrupt! Tambahannya: apalagi tanpa pengawasan, pasti korupsi.
Dalam konteks ini, ada dua jenis mentalitas. Pertama, ia yang bermental berkecukupan yang disertai rasa syukur. Manusia jenis ini tak akan neko-neko untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Dia lebih banyak mensyukuri apapun yang diperolehnya dari kehidupan dan usahanya. Orientasinya bukan melulu pada upah, gaji, dan hasil semata. Melainkan, ia lebih mengutamakan pengabdian yang tulus, selalu berusaha berbuat baik dengan mengerjakan tugas dan kewajibannya sebagai wujud tanggung jawabnya kepada bangsa dan negara. Kalau ada predikat untuknya, yang cocok adalah predikat pahlawan pembangunan.
Kedua, ia yang bermentalitas rakus. Orang semacam ini tidak akan pernah puas apa yang diperolehnya. Ia selalu menginginkan lebih dan lebih. Tak peduli bagaimana cara mendapatkan lebih itu, yang penting mereka selalu menginginkan bagian yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya. Ia akan menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan (the end justifies the mean). Tak peduli dengan norma-norma yang ada, apalagi norma agama. Yang dihindarinya mungkin hanya hukum positif dengan segala macam sanksinya. Kalaupun harus terseret masalah hukum, dia tetap akan berjuang keras untuk keluar dari jeratan hukuman, bagaimanapun caranya.
Mentalitas rakus menjadi klop dengan mentalitas menerabas seperti pernah ditulis budayawan Koentjaraningrat. Ya, dengan mental menerabas ia bisa cepat dan langsung mendapatkan apapun yang diinginkan. Kalau dia kebetulan mencapai kedudukan strategis di birokrasi atau di lembaga lainnya, maka ia tak segan-segan memanfaatkan kedudukannya untuk melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi, mereka adalah penganut ‘ajaran’ aji mumpung yang setia.
Mentalitas orang semacam inilah yang menyebabkan Indonesia tercatat sebagai salah satu negara terkorup di dunia, juga bakal mengantarkan bangsa ini ke dalam lembah kehancuran. Bagai belut, orang seperti ini licin sekali sehingga sulit ditangkap. Ia sangat lihai bersilat lidah, sangat lihai pula menyuap orang untuk tutup mulut agar lebih leluasa mengeruk kekayaan negeri. Di dalam sebuah negeri yang penegakan hukumnya masih carut-marut , sulit menentukan siapa sesungguhnya sang maling (baca: koruptor)-nya, mana pula yang bukan. Karena, maling seringkali berteriak maling. Alhasil, bisa jadi aparat salah tangkap.
Ada ungkapan yang menyatakan, sebenarnya sumber daya yang ada sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan semua, tapi sama sekali tak cukup untuk seorang manusia yang rakus. Kalau misalnya terdapat banyak orang Indonesia bermentalitas rakus, maka dapat dipastikan negeri ini berada di ambang kebangkrutan. Lalu, bagaimana pertanggungjawaban kita terhadap generasi mendatang?
Harapan dari Remunerasi
Masih beruntung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menabuh genderang perang terhadap korupsi. Lembaga-lembaga negara yang bertanggung jawab mengawasi dan menindak koruptor sudah diperkuat. Air segar nan jernih telah dituangkan ke dalam wadahnya. Akankah berhasil? Perjalanan pemberantasan korupsi masih panjang, terjal, dan berbatu. Mari kita lihat dan dukung perjuangan ini.
Dengan remunerasi, kita berharap bakal banyak terjadi perubahan ke arah positif. Pertama, penghasilan para pegawai pemerintah (birokrasi) yang mendapatkan peningkatan remunerasi akan lebih layak atau memadai. Kedua, tumbuhnya pelayanan publik yang lebih baik sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah atas uang rakyat yang dipergunakan. Ketiga, tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintahan yang belakangan ini turun drastis. Keempat, menurunnya angka korupsi sehingga lambat laun dapat mendongkrak prestise Indonesia di mata dunia menjadi salah satu negara yang lebih bersih.
Semoga masih ada kekuatan dari dalam lembaga-lembaga pemerintahan dan kekuatan eksternal yang dapat mendorong tercapainya keempat hal itu. Semoga para pemimpin negeri ini masih banyak yang bersedia menjadi teladan yang baik, yang ucapannya selaras dengan tindakannya. Semoga tugas pengawasan kian digiatkan dengan pengenaan sanksi tak pandang bulu bagi yang bersalah. Peluang terjadinya moral hazard sudah saatnya ditutup rapat-rapat. Mari kita mencoba optimis seraya berdoa kepada Tuhan yang Mahaadil agar cita-cita mulia ini dapat terwujud tanpa, lagi-lagi, harus mengorbankan rakyat. Kita tahu, tak ada yang salah dengan remunerasi. Tapi, remunerasi tidak boleh diandalkan sebagai single-track untuk menghapus korupsi.

Wacana pembatasan BBM nonsubsidi kini mulai mengerucut. Pemerintah dan DPR akhirnya menyepakati pelanksanaan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi mulai akhir Maret 2011. Awalnya, rencana ini akan diberlakukan per Januari 2011. Karena berbagai pertimbangan termasuk supaya mendapatkan waktu persiapan yang cukup, maka pelaksanaannya diundur.

Pada tahap pertama, semua kendaraan mobil ber-plat hitam (mobil pribadi) diharuskan memakai premium bersubsidi. Mobil pribadi tak boleh lagi disusui dengan BBM bersubsidi seperti sebelumnya. Selanjutnya, sampai dengan tahun 2013 aturan tersebut sudah berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

Sebagaimana diberitakan sebuah harian nasional, alasan mendasar pemerintah untuk memberlakukan aturan ini adalah UU APBN 2011. Undang-undang itu mengamanatkan, volume BBM bersubsidi dibatasi sama dengan tahun 2010 yakni sekitar 38 juta kiloliter. Jika tanpa pengendalian, diperkirakan konsumsi BBM mencapai 42 juta kiloliter. Dengan pembatasan ini, pemerintah mengharapkan bisa menekan subsidi sebesar Rp.3,8 triliun pada tahun 2011. Sampai tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp.20,7 triliun.
Alasan penghematan subsidi ini tentu saja dapat dipahami sebagai langkah untuk mengalihkan dana pemerintah untuk pembangunan yang lebih menjadi prioritas. Yang kita harapkan, diantaranya, diperbaikinya moda transportasi sehingga dapat menunjang kelancaran perekonomian rakyat. Kita juga mafhum, kalau langkah penghematan ini tidak dilakukan, maka semakin bertambahnya tahun semakin banyak pula dana yang tersedot untuk keperluan BBM bersubsidi. Agaknya, masyarakat Indonesia yang relatif lebih mampu secara ekonomi perlu secara bertahap diberikan kepercayaan dan kesempatan untuk lebih mandiri. Sebaliknya, kepada masyarakat ekonomi lemah dan masyarakat miskin mendapatkan kesempatan untuk menikmati subsidi tersebut karena alasan kebutuhan real.
Penulis berpandangan, memilih mengenakan BBM nonsubsidi hanya pada kendaraan roda empat berplat hitam adalah pilihan yang paling rasional. Kalau opsi lain yang dipilih, seperti dengan melihat angka tahun keluaran kendaraan yang 2005 ke atas, dalam prakteknya akan sangat sulit. Apakah, misalnya, petugas SPBU mesti mengecek dulu STNK kendaraan pembeli sebelum mengisinya dengan minyak? Ketidakpraktisan ini akan menghambat program yang dilakukan. Dengan menentukan BBM nonsubsidi hanya untuk mobil plat hitam, maka pada setiap SPBU cukup disediakan satu-dua counter pengisian BBM khusus untuk melayani konsumen yang bermobil jenis ini. 

Bali Green Province dideklarasikan Gubernur Bali 22 Februari 2010 bertepatan dengan Pembukaan Konferensi UNEP ke-11 di Nusa Dua Bali. Bali Green Province adalah komitmen Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah kabupaten/Kota, swasta, LSM dan seluruh komponen masyarakat Bali mewujudkan Bali yang bersih, sehat, indah, hijau, dan lestari bagi generasi kini dan yang akan datang. Visi yang diusung adalah terciptanya Bali Bersih dan Hijau tahun 2013.

Sejak saat itu, Pemerintah Provinsi Bali menyusun program aksi yang pada intinya meliputi tiga pilar utama. Pertama, green economic, artinya bagaimana menjadikan kegiatan ekonomi yang bertujuan mensejahterakan rakyat Bali dapat dilangsungkan tanpa merusak alam (berwawasan lingkungan). Kegiatan ekonomi di Bali dapat mendukung keajegan alam Bali. Kedua, green culture yang secara konseptual sesungguhnya sudah ada dalam kearifan lokal masyarakat Bali, seperti Tri Hita Karana. Kearifan lokal itu harus dilestarikan dan bahkan jika memungkinkan selalu mengusahakan untuk menumbuhkan budaya hijau. Ketiga, clean and green, yang lebih menekankan pada terwujudnya lingkungan daerah Bali yang bersih dan terbebas dari pencemaran dan kerusakan sumberdaya alam. 

Hati terasa sangat sedih saat melihat laporan televisi dan membaca surat kabar yang menayangkan tentang penderitaan para korban bencana Gunung Merapi. Hati bertambah sedih lagi tatkala menyaksikan gambar-gambar korban gunung Merapi yang berjuang keras mempertahankan hidup dari terjangan wedhus gembel dan material gunung lainnya. Bencana ini demikian dahsyat hingga merenggut nyawa 141 orang korban, dengan rawat inap 435 orang, dan mengungsi 279.702 orang. Ini data per 9 November 2010 yang dikeluarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 

Keadaan yang luluh-lantak oleh terjangan letusan Merapi menyisakan kepahitan hidup pada para korbannya. Ribuan rakyat menderita karenanya. Akan tetapi, di tengah-tengah kesulitan dan keterpurukan itu, ternyata telah terlahir sesuatu yang selama ini mungkin dianggap sudah menyusut, yakni solidaritas sosial. Karena, ternyata banyak sukarelawan yang terjun ke daerah bencana untuk membantu. Banyak pula para dermawan yang dengan tulus memberikan sumbangan untuk sesama anak bangsa yang terkena bencana. Berbagai bentuk bantuan disumbangkan oleh masyarakat untuk meringankan beban para korban Merapi. Dengan semangat yang tinggi, mereka menyujudkan solidaritas dan empatinya, tanpa merasa perlu berpidato kesana ke mari untuk mengumumkan bahwa mereka telah berkontribusi. Tidak pula ada motif-motif politik atau pamrih di balik itu. Mereka ikhlas. Sangat ikhlas. Ini sungguh mengharukan.
Tidak kurang dari media massa yang mempublikasikan bencana tersebut sehingga diketahui banyak orang, di dalam maupun di luar negeri. Media massa, baik cetak maupun elektronik, dengan setia menunaikan tugasnya memberitakan perkembangan terakhir gunung Merapi dan penanganan korban. Dari laporan awak media itulah masyarakat luas mengetahui kondisi terakhir wilayah bencana. Tanpa para jurnalis media, masyarakat yang jauh dari lokasi kejadian tentu akan kesulitan mendapatkan informasi tentang meletusnya Merapi berikut perkembangan keadaan masyarakat di sekitarnya. Di sinilah peran media massa demikian besar, penting, dan strategis dalam melaporkan situasi krisis yang sedang terjadi.
Di samping melalui pemberitaan, sejumlah media massa juga membuka dompet peduli: menghimpun dana untuk membantu korban bencana. Beberapa media elektronik dan cetak membuka nomor rekening bank untuk menampung dana masyarakat yang peduli, dan setelah terkumpul lalu disalurkan kepada para korban Merapi. Para dermawan pun berduyun-duyun membantu dengan mengikhlaskan sebagian dari penghasilannya guna meringankan saudara-saudaranya yang tengah ditimpa kemalangan. Ungkapan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” benar-benar menjadi nyata. 

Pasar modern yang dicirikan oleh hadirnya mini market, super market, dan hyper market sudah merasuk ke lingkungan masyarakat, tidak hanya di perkotaan bahkan hingga ke pedesaan. Dengan berbagai keunggulannya, pasar modern telah menarik masyarakat pembeli untuk datang ke situ. Pembeli mulai ada tanda-tanda bakal meninggalkan pasar tradisional. Kalau hal ini dibiarkan terus berlangsung dengan mekanisme pasar bebas, dikhawatirkan pasar tradisional akan kalah bersaing. Bukan tidak mungkin nasibnya akan mirip dengan dinosaurus yang punah lantaran tidak sanggup menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan.
Untuk mencegah hal itu terjadi, kiranya diperlukan upaya revitalisasi pasar tradisional. Kalau Pemerintah Kota Denpasar membuat blue print sebagai acuan dalam memperkuat pasar tradisional, sungguh sebuah kebijakan yang patut diapresiasi. Sebagaimana dikatakan oleh Wali Kota Denpasar, I. B. Rai Wijaya Mantra (Bali Post, 28 September 2010, hal. 2), bahwa blue print tersebut diharapkan bisa memperkuat kapasitas pedagang dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan.
Ini sebuah langkah maju dalam menjaga eksistensi pasar tradisional yang notabene adalah masyarakat kelas bawah yang rata-rata bermodal kecil berhadapan dengan kapitalisme. Revitalisasi ini penting, tak hanya bagi pasar-pasar tradisional di wilayah Denpasar, bahkan juga untuk seluruh pasar tradisional di Bali.
Ekonomi Kerakyatan
Pasar tradisional bersentuhan langsung dengan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan sendiri dimaknai sebagai sistem ekonomi yang berpihak kepada rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan rakyat. Menurut Mubyarto sebagaimana dikutip Prof. Cornelis Rintuh dan Miar, M.S. dalam bukunya yang berjudul Kelembagaan dan Ekonomi Kerakyatan (2005 : 4), ekonomi kerakyatan mempunyai ciri-ciri: 1. Dilakukan oleh rakyat tanpa modal besar; 2. Dikelola dengan cara-cara swadaya, 3. Bersifat mandiri sebagai ciri khasnya; 4. Tidak ada buruh dan tidak ada majikan, dan 5. Tidak (semata-mata- Red) mengejar keuntungan.
Dalam rangka membangun basis ekonomi kerakyatan yang antara lain dilaksanakan melalui revitalisasi pasar tradisional, maka peran serta pemerintah tidak bisa diabaikan. Ekonomi kerakyatan tidak boleh dibiarkan lepas begitu saja kepada kekuatan pasar dengan persaingan bebasnya. Tetapi, pengambil kebijakan dapat melakukan intervensi secara proporsional sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan rakyat sehingga pasar tradisional menjadi tempat ekonomi kerakyatan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik.
Tiga Faktor yang Perlu Perhatian
Berkenaan dengan merevitalisasi pasar tradisional yang diperuntukkan bagi tumbuh-kembangnya ekonomi kerakyatan, penulis ingin menyumbangkan pemikiran sederhana dengan mengetengahkan beberapa hal yang patut mendapatkan perhatian dari para pedagang pasar tradisional, manajemen pengelola pasar, dan pemerintah (daerah), dan semua komponen yang terkait lainnya, diantaranya sebagai berikut.
Pertama, sanitasi pasar. Masih cukup banyak sesungguhnya pasar tradisional di Bali yang kurang memenuhi syarat kelayakan sanitasi. Diantaranya cenderung kotor, bau, becek, kurang penerangan, dan barang dagangan yang kurang tertata dengan apik.
Untuk menanggulanginya, maka kebiasaan memcampakkan sampah sembarangan harus dihentikan. Tempat sampah hendaknya disiapkan oleh para pedagang di tempatnya berjualan dan benar-benar dimanfaatkan sebagai tempat sampah, dan kemudian setelah penuh, sampahnya dibuang ke dalam bak sampah besar yang disiapkan pemerintah. Untuk mengurangi bau tak sedap, sebaiknya hindari membuang limbah cucian sembarangan, seperti cucian piring, cucian daging/ikan, dan sebagainya. Kalau air limbah ini bercampur dengan sampah, niscaya akan menimbulkan bau tak sedap. Bagian pasar yang menjadi tempat menjual ayam, bebek dan sejenisnya yang cenderung menimbulkan bau, mestinya lebih memperhatikan lagi aspek kebersihan tempat berjualan dengan secara rutin membersihkan kotoran binatang itu untuk mengurangi bau menyengat ke sekitarnya.
Pasar tradisional yang becek biasanya karena berlantaikan tanah. Ketika turun hujan, air hujan merembes ke lantai pasar. Ini menimbulkan keadaan lantai yang becek sehingga terkesan kotor. Lantai pasar yang masih tanah tersebut, seyogianya dipaving atau dilantai dengan dasar semen.
Di samping itu, pasar tradisional pada umumnya masih menggunakan penerangan seadanya, sehingga terkesan redup dan kusam, suasana yang tidak menarik orang untuk datang, memilih, dan membeli dagangan pada malam hari. Oleh karena itu, perlu dipasang lampu penerangan yang lebih besar Watt-nya sehingga pembeli lebih gampang melihat-lihat dan memilih barang yang hendak dibelinya sekaligus untuk memberikan kesan cerah/terang (galang-Bahasa Bali) di dalam pasar.
Lorong-lorong yang menjadi area pembeli lalu-lalang pun demikian sempit, sehingga orang agak sulit berpapasan apalagi untuk berhenti sebentar di situ tatkala memilih barang yang hendak dibeli. Untuk mengatasi hal itu, perlu membenahi penataan barang dagangan agar jalur lalu-lalang pembeli menjadi lebih leluasa.
Lingkungan pasar tradisional pada umumnya juga kurang terawat. Hampir setiap sudutnya ditempati pedagang. Tidak ada space ruang terbuka hijau yang cukup melegakan. Area yang sempit dan pengap ditambah lagi dengan kondisi yang kotor benar-benar melengkapi kesan ‘tradisional’ itu. Seakan-akan yang tradisional tersebut harus seperti itu kondisinya. Oleh karenanya, perlu ada areal terbuka yang cukup untuk taman-taman kecil, tempat tumbuhnya tanaman dan pepohonan yang menghijaukan wilayah seputar pasar. Walaupun berisikan setumpuk dagangan tapi kalau ditimpali dengan taman nan asri dan terpelihara, tentu pasar tradisional akan mampu memberi rasa nyaman kepada pengunjung.
Kedua, perlunya pelayanan yang profesional yang berorientasi pada pembeli. Kalau kita melihat pola pelayanan pasar modern, maka dalam beberapa hal perlu ditiru dan diterapkan di pasar tradisional. Salah satunya, pelayanan ramah yang tulus dari hati, perlu diperhatikan. Para pedagang yang sebagian besar kaum ibu itu pada umumnya sudah sangat menghayati perannya sebagai pedagang. Yang perlu sedikit dipoles adalah aspek pelayanan yang ramah. Ini penting, sebab masyarakat kita sekarang sudah mulai memperhatikan aspek keramahtamahan pelayanan ini, yang pada umumnya mereka dapatkan di pasar modern. Nah, jika para pedagang di pasar tradisional tidak meningkatkan keramah-tamahannya yang keluar dari hati yang tulus, maka akan kalah saing dengan pasar modern. Hal-hal yang baik dan berguna untuk kemajuan, ada baiknya diadopsi.
Ketiga, penetapan harga. Harga di pasar tradisional kadang-kadang lebih tinggi daripada di pasar modern. Walaupun perbedaan harga tersebut tidak terlalu besar, tapi hal ini boleh jadi berpengaruh terhadap minat pembeli. Karena harga di pasar tradisional lebih mahal, mungkin saja mereka akan beralih ke pasar modern. Jika berlangsung terus-menerus, maka hal ini dapat membahayakan eksistensi pasar tradisional. Di samping sudah kalah bersaing dalam penataan, pelayanan, kebersihan, juga kalah dalam hal persaingan harga. Kasihan sekali pasar tradisional kita. Untuk mengatasinya, diperlukan upaya-upaya komprehensif dan sinergis dari berbagai pihak yang terlibat. Melepas harga ke dalam transaksi dan persaingan pasar bebas kiranya perlu ditinjau kembali. Pemerintah daerah dapat melakukan intervensi dalam upaya mengontrol kenaikan harga dan menjaga stabilitasnya.
Setiap komponen pengelola pasar tradisional seyogianya peduli terhadap perubahan. Pasar tradisional harus maju bersamaan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Tidak boleh puas dengan keadaan yang ada kini, melainkan harus maju terus menata diri dengan dukungan pemerintah dan seluruh komponen yang terkait. Revitalisasi dapat diwujudkan antara lain melalui perbaikan sanitasi, penataan lingkungan nan asri, profesionalisme pelayanan, dan pengontrolan harga pasar agar tak lebih tinggi dibanding pasar modern.
Semoga dengan implementasi pemikiran sederhana ini, pasar tradisional dapat memperlihatkan daya tarik terbaiknya kepada masyarakat pembeli, sekaligus menjadi bagian dari budaya bisnis masyarakat Bali yang dapat dibanggakan. Dan, tidak perlu senasib dengan dinosaurus!

Gema gerakan Bali Clean and Green sudah mulai bergaung. Masyarakat sebagaian besar telah mengetahui hal ini melalui media massa. Tetapi gaung itu baru sebatas tahapan informasi/pengetahuan, belum banyak direspons ke tingkat implementasi. Oleh karena itu, sosialisasi gerakan ini yang disertai dengan contoh-contoh implementasi konkret di lapangan sangat dibutuhkan. Ini penting dalam rangka menggugah semua komponen masyarakat berperan aktif, misalnya dimulai dengan menanam sebuah pohon di pekarangan rumah masing-masing. Ajakan dan gerakan-gerakan real menjadi perlu agar kebijakan yang baik ini dapat bergulir dan sungguh-sungguh dilaksanakan oleh masyarakat Bali secara bahu-membahu dan berkesinambungan.

Kebijakan menuju Bali Clean dan Green benar-benar gagasan visioner dan penting, mengingat kini pembangunan di Bali sudah banyak sekali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti problema penanganan sampah, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, polusi udara yang menyesakkan, dan masih banyak lagi permasalahan di seputar kebersihan dan lingkungan. Tanpa kesungguhan untuk mengiplementasikan kebijakan itu melalui gerakan bersama, maka tak pelak lagi, Bali bukan tidak mungkin akan menjadi wilayah yang bopeng dan kumuh. Kalau sudah demikian, apa yang dapat kita banggakan lagi tentang Bali di masa datang?


Gerakan Bali Clean
Seperti dipaparkan di atas, Bali sudah kotor di sana-sininya. Perhatikanlah di beberapa sudut kota-kota di Bali. Masuklah ke gang-gang atau lorong-lorong kecil. Atau, lihatlah di beberapa titik di pinggiran kota, seperti Denpasar. Di situ tak sulit bagi pembaca untuk menemukan pemukiman-pemukiman kumuh yang kebanyakan dihuni oleh para pendatang. Bedeng-bedeng berderet-deret. Sampah berserakan. Bau menyengat menusuk hidung. Sanitasi benar-benar tak diperhatikan.
Dipahami bahwa permasalahan kebersihan lingkungan ini demikian kompleks. Kepadatan penduduk dengan kehadiran penduduk pendatang di samping memacu laju pertumbuhan perekonomian Bali, juga menyisakan problem kependudukan dan persoalan sanitasi dan tata ruang. Karena kebanyakan para pendatang tak cukup bekal untuk membeli rumah yang layak huni tetapi ingin menetap di Bali untuk nyambut gawe, akhirnya sebagaian dari mereka memilih tinggal di ‘rumah’ yang dibuat sekadarnya dengan menyewa tanah yang dimiliki penduduk asli. Menyedihkan sekali melihat Bali seperti ini. Di permukaan tampak asri dan apik, di belakang ternyata sudah mulai terdapat bagian-bagian yang kumuh dan kotor. Di sinilah gerakan Bali Clean menjadi sangat relevan dilaksanakan.
Gerakan Bali Green
Seperti halnya kebersihan, aspek kehijauan juga perlu mendapatkan perhatian. Bali yang hijau tentu bukan karena di-cat hijau, melainkan lantaran Bali yang memelihara alamnya yang masih pure and natural sehingga tampak hijau. Penghijauan lingkungan sangat diperlukan, di samping karena alasan menjaga keindahan pemandangan alam yang dapat dinikmati oleh manusia Bali atau wisatawan, juga agar Bali menjadi lebih sehat dalam kualitas hidup manusia dan alamnya. Penanaman satu orang satu pohon kiranya ide yang sangat bagus. Kalau ini dilakukan secara berkesinambungan, niscaya Bali akan benar-benar menjadi Pulau Seribu Pura nan hijau. Udaranya bersih dan menyegarkan bagi semua orang yang menghirupnya.
Salah satu upaya menuju Bali Green adalah dengan memperhatikan pertaniannya. Sektor pertanian yang terjaga adalah salah satu cara untuk memelihara Bali agar senantiasa hijau. Pertanian sudah terbukti mampu menghidupkan para petani Bali. Dari pertanian dalam arti luas, dihasilkan beras dan bahan pangan lainnya. Cengkeh, kopi, anggur, mangga, sayur-mayur adalah sebagain saja dari hasil pertanian Bali. Maka, harus dijaga agar Bali tetap lestari dengan pertaniannya, juga supaya Bali tetap ajeg dengan kehijauannya. Dari sisi ketahanan ekonomi pun telah terbukti para petani kita mampu bertahan tatkala krisis ekonomi melanda dunia, bahkan menjadi tumpuan hidup saat penghasilan dari sektor pariwisata sedang anjlok.
Kalaupun sekarang Bali mengandalkan dunia pariwisata sebagai sumber penghasilan bagi sebagian penduduknya, sebaiknya pariwisata semakin bersinergi dengan sektor pertanian. Bentuk realnya diantaranya menerapkan agrowisata, desa wisata, dan sejenisnya, dengan memanfaatkan panorama alam dan hasil pertanian sebagai daya tarik. So, keep Bali natural!

Pembangunan Berkelanjutan
Bali perlu senantisa dibangun dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Pembangunan seyogianya tidak melulu mengutamakan pertumbuhan ekonomi sehingga akan mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, melainkan juga dengan serius memikirkan kesinambungannya di masa depan. Jangan sampai pembangunan menyisakan kerusakan alam lingkungan yang parah yang kemudian diwariskan kepada generasi berikutnya. Eksternalitas negatif pembangunan harus senantiasa berusaha ditekan sekecil mungkin.
Tujuan Gerakan Bali Clean and Green sejalan dengan pembangunan Bali secara berkelanjutan. Kedua pola aktivitas ini sama-sama menuju Bali yang lestari. Untuk mencapai keberhasilan, dibutuhkan sinergi, baik dalam penyusunan program maupun dalam pelaksanaanya. Semua komponen masyarakat di Pulau Dewata perlu dilibatkan dalam gerakan ini.
Semoga tulisan singkat ini dapat menjadi penggugah bagi kita semua untuk segera memulai dan tidak saling menunggu. Mari selamatkan Bali dari kekumuhan dan selamatkan Bali dari eksploitasi alam yang berlebihan. Jadikan Bali hijau, bersih, asri berseri.
Catatan : Tulisan ini telah dimuat di koran Bali Express, tgl 18 September 2010, hal. 4.